Menang Gugatan, Penganut Sapta Darma Brebes Berharap Tak Ada Lagi Diskriminasi

Menang Gugatan, Penganut Sapta Darma Brebes Berharap Tak Ada Lagi Diskriminasi

851
0
BERBAGI

BREBES, Panturapost.com – Ratusan penganut kepercayaan Sapta Darma di Brebes sekarang boleh bernapas lega. Pasalnya, perjuangan selama lebih dari setahun lalu sudah membuahkan hasil. Gugatan mereka soal kolom agama di E-KTP yang diajukan November tahun lalu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Carlim, 45 tahun, warga penganut Sapta Darma Desa Ciampel, Kecamatan Kersana, Brebes adalah salah satu dari empat penganut yang menggugat ke MK. Dia mengaku lega perjuangannya bisa membuahkan hasil. “Saya tidak bisa berkata apa apa, rasanya plong. Pokoknya bahagia. Karena perjuangannya sangat panjang,” ungkap Carlim.

Mereka mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. MKalu mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait ketentuan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi warga penghayat kepercayaan. “Kami bersama 3 perwakilan Penghayat lain yang berasal dari Medan dan NTT menggugat sejak 10 November 2016 lalu.”

Dengan dikabulkannya gugatan itu, Carlim dan penganut kepercayaan lainnya bisa mengisi kolom agama di E-KTP dengan aliran kepercayaan. Sebelumnya, kolom tersebut tidak diisi alias kosong. “Meski sebenarnya kami ingin nama kepercayaan dicantumkan, tapi itu tidak masalah,” katanya.

Dia lega gugatannya dikabulkan MK. Sebab, selama ini dia mengaku merasakan diskriminasi.  Misalnya saat kerabatnya meninggal dunia, ratusan warga mendemo rumahnya karena menolak pemakaman warga aliran keprrcayaan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat.

“Alasannya TPU di desa tersebut hanya khusus untuk warga muslim. Itu kata pak Lurah. Akhirnya saya minta ijin Pak Lurah untuk bisa dimakamkan di halaman rumah. Dan Pak Lurah mengijinkan,” ujarnya.

Di kesempatan lain, saat mengurus pernikahan puterinya pada tahun 2012. Lantaran kolom agama di KTP-nya kosong, maka puteri Carlim diminta untuk mengubah status kolom agamanya dengan salah satu agama dari enam agama yang diakui negara.

Akhirnya, setelah kolom agama diisi dengan agama Islam, pernikahan dapat langsungkan. Meskipun tidak membutuhkan proses yang lama, yakni hanya sehari dalam mengurus KTP ‘baru’ nya.

Dia berharap, setelah gugatannya dikabulkan MK, tidak ada lagi diskriminasi di tengah masyarakat, khususnya di Brebes.  “Saya yakin, karena keputusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Carlim yang masuk menjadi warga Pengayat Sapto Darmo sejak tahun 1994. Sebelumnya ia menganut agama Islam.

Menurut Carlim, keputusan MK adalah keputusan dari negara. Namun demkian, putusan MK ini bukan akhir dari perjuangan kami sebagai warga Penghayat untuk memperoleh hak sebagai warga negara. “Hingga saat ini warga penghayat di Brebe masih kesulitan mencari TPU untuk memakamkan warganya,” katanya.

Budayawan Brebes, Wijanarto, mengungkapkan  kondisi di Brebes cukup ironis. Sebab dari jumlah penduduk yang hampir mencapai dua juta, Brebes belum memiliki tempat pemakaman umum (TPU).

“Penduduk Brebes, 1,7 Juta. Tapi untuk mengakomodasi warga penganut aliran kepercayaan hingga sekarang belum ada TPU. Nah, negara harus hadir untuk mengatasi masalah ini,” kata dia.

Menurutnya, persoalan itu yang memicu konflik terkait mekanisme pemakaman para penganut aliran kepercayaan dan penghayat di Brebes.  Organisasi perangkat daerah yang sering berganti berdampak pada penanggung jawab lahan makam. “Kami sudah beraudiensi dengan asisten Bupati Brebes tentang masalah ini. Namun, belum ada langkah nyata diambil,” pungkasnya. (Rhn)

 

 

LEAVE A REPLY