Beda Persepsi Wacana PNS Brebes Dampingi Warga Miskin, Kok Bisa?

Beda Persepsi Wacana PNS Brebes Dampingi Warga Miskin, Kok Bisa?

157
0
BERBAGI
%
Suasana kantor Pemkab Brebes, Senin, 27 Maret 2017 tampak sepi. (Foto: Raihan/Panturapost.com)

Panturapost.com, Brebes – Wacana Aparatur Sipil Negara (ASN) mendampingi keluarga miskin yang digulirkan Pansus XXX DPRD terkait Pendampingan ASN kepada empat KK Brebes menuai perbedaan persepsi antara legislatif dan eksekutif.

Padahal, wacana itu bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes. Berdasarkan data dari Bagian Kemiskinan Pemkab Brebes, saat ini jumlah angka kemiskinan di Brebes mencapai 19.14 persen dari total jumlah penduduk Kota Bawang yang mencapai 2 juta orang.

Sekda Brebes Emaztoni Ezam menyebut, usulan pansus XXX terkait pendampingan ASN kepada empat KK miskin sulit diterapkan. Sementara Wakil Ketua DPRD Brebes Sudono menilai jika pendampingan tidaklah membebankan dan tidak menggunakan dana pribadi ASN.

“Ada sekitar 12 ribu ASN di Brebes, usulan itu sebenarnya sangat bagus. Tapi kalau diterapkan seperti di Kulonprogo agak sulit. Karena memang kemampuan finansial yang dimiliki setiap ASN berbeda-beda,” ucap Emastoni Ezam, Senin 29 Januari 2018.

Disisi lain, kehidupan ASN di Brebes sangatlah berbeda dengan para ASN yang berada di Pemkab Kulonprogo.

“Tentu saja berbeda, cenderung ASN disana (Kulonprogo) berkehidupan tidak konsumtif. Karena mereka dahulu berawal dari daerah termiskin. Untuk kemudian berubah menjadi seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Ribuan Manusia yang terdiri dari berbagai latar belakang baik Forkompimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, Tokoh Organisasi, PNS, TNI, Polri, Pelajar dan Mahasiswa berbaur dalam sebuah acara Doa Bersama yang dikemas dalam sebuah acara bertema Nurantara Bersatu yang diselenggarakan di Alun alun Kabupaten Brebes

ASN Hanya Melakuklan Pendataan

Hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua DPRD Brebes, Sudono. Ia menyebut, peran ASN dalam pendampongan itu hanya sebatas melakukan pendataan.

“Jadi ASN tidak dibebankan untuk melakukan pembiayaan saat melakukan pendampingan KK miskin.ASN tugasnya hanya mendata saja dan melakukan pembinaan,” ucap Sudono.

Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan, pendataan KK miskin dilakukan disetiap wilayahnya masing-masing. Untuk kemudian, diusulkan pengentasan kemiskinan yang bersumber dari APBD atau APBN.

“Usulan Pansus XXX DPRD ini lebih efektif, kita juga sudah belajar dengan Pemkab Kulonprogo. Karena disana bisa menurunkan angka kemiskinan mencapai 50 persen,” dia memungkasi.

Sementara di Brebes sendiri, berbagai program yang sudah berjalan dirasa kurang efektif. Mengingat angka kemiskinan disini masih tertinggi di Jawa Tengah.

Suasana ruang pertemuan DPRD Brebes, seusai rapat Banggar, Kamis, 24 November 2016. (Foto: Raihan/Panturapost.com)

Kunker ke Kulonprogo 

Seperti diketahui sebelumnya, Pansus DPRD Kabupaten Brebes tentang Penanggulangan Kemiskinan, mewacanakan program setiap ASN diwajibkan memberikan pendampingan terhadap empat Kepala Keluarga (KK) miskin hingga sejahterah.

Upaya itu dilakukan terkait pengetaskan kemiskinan di Kabupaten Brebes, yang tercatat sebagai daerah termiskin di Jateng.

Bahkan, terkait pengentasan kemiskinan tersebut tim Pansus DPRD bersama Wakil Bupati Brebes, Narjo dan instansi terkait melakukan studi banding ke Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimerwa Yogyakarta (DIY), kemarin. Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus XXX DPRD Kabupaten Brebes Musyaffa, diterima Ketua DPRD setempat.

Rencananya melalui program satu ASN mendampingi empat KK miskin hingga tuntas itu, Kabupaten Kulonprogo yang semula merupakan daerah miskin di DIY, ternyata mampu menekan angka kemiskinan sangat tinggi. Semula angka kemiskinan di daerah itu mencapai 24 persen dari jumlah penduduknya, kini turun hingga 19 persen sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Namun secara riil angka kemiskinan di Kulonprogo turun hingga di angka 12 persen.

Sedangkan dalam program pendampingan satu ASN empat KK miskin itu, nantinya setiap ASN terjun langsung di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pendampingan yang diberikan mulai dari pendataan, pengarahan bagi KK miskin hingga memberikan pendanaan terkait kebutuhan untuk menuju sejahtera. (MAQ/NUG)

LEAVE A REPLY