Dihadapan 580 Wartawan, Ganjar Pamer Tembakau dan Aplikasi SiHati Si Pengendali Inflasi

Dihadapan 580 Wartawan, Ganjar Pamer Tembakau dan Aplikasi SiHati Si Pengendali Inflasi

80
0
BERBAGI
Pelatihan Wartawan Daerah 2017 Bank Indonesia dengan tema "Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.Pelatihan Wartawan Daerah 2017 Bank Indonesia dengan tema "Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta (panturapost.com/fajarekonugroho)
Jakarta, Panturapost.com – Sebanyak 580 jurnalis dari berbagai daerah pelosok tanah air berkumpul di Jakarta selama dua hari Senin-Selasa (20-21/11) kemarin.

Mereka datang ke Ibu Kota digembleng mengikuti Pelatihan Wartawan Daerah 2017 Bank Indonesia dengan tema “Pengendalian Inflasi Daerah untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan jurnalis atau wartawan dari seluruh Indonesia, selamat datang di Jakarta,” ucap Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman.

Ia menambahkan, kegiatan pelatihan wartawan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para wartawan diseluruh pelosok tanah air terkat inflasi.

“Dengan kegiatan ini sekaligus menjalankan fungsi BI sebagai otoritas moneter, sistem pembayaran serta menjaga stabilitas keuangan,” ia menambahkan.

Menurut dia, peran media massa sangat penting secara rutin terutama terhadap fungsi Bank Sentral.

“Dengan komunikasi lancar, efektif dan efisien akan membuat transmisi kebijakan BI dapat diterima industri, pelaku usaha dan masyarakat secara cepat, tepat sasaran termasuk dalam mengendalikan ekspektasi inflasi,” ungkapnya.

Tak hanya diberikan pemahaman terkait inflasi daerah, materi pelatihan wartawan juga membahas perkembangan dan kebijakan sistem pembayaran BI seperti, Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), Program BI Jangkau, Dedikaksi BI dalam mencukupi kebutuhan uang rupiah di sekuruh Indonesia.

Kemudian juga diberikan pemahaman terkait kebijakan Makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.


Aplikasi SiHati Segera Diterapkan Diseluruh Indonesia

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi narasumber pamer aplikasi sistem informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati).

Aplikasi SiHati ini telah diterapkan sejak tahun 2015 sebagai jurus ampuh Pemprov Jateng mengendalikan inflasi. Bahkan, melalui aplikasi SiHati ini mampu membawa Jawa Tengah menjadi yang terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia terkait pengendalian inflasi pada tahun 2016 lalu.

Disisi lain, 36 juta penduduk di Jawa Tengah memiliki dinamika ataupun kondisi ekonomi, sosial, budaya yang berbeda-beda.

“Tahun 2017 ini sudah generasi ketiga aplikasi SiHati. Dengan aplikasi berbasis android ini 35 kepala daerah di Jateng wajib memantau harga komoditas terkini di daerah masing-masing. Makanya saya wajibkan semua kepala daerah pegang HP android dan punya akun medsos untuk memantau langsung,” ucap Ganjar Pranowo.

Aplikasi SiHati juga mendapat respon presiden Joko Widodo untuk diakomodir dan segera diterapkan di seluruh Indonesia.

“Respon positif Presiden Jokowi terhadap aplikasi SiHati dan segera diterapkan secara nasional. Lewat aplikasi ini presiden tinggal pencet tombol dan kepala daerah yang mendapat peringatan segera melakukan pemantauan dan pengawasan terkait inflasi ataupun pengendalian harga komoditi,” dia menejelaskan.

SiHati generasi ketiga ini, kata dia, bisa dimanfaatkan kepala daerah untuk mengetahui kenaikan harga bahan pokok. Jika harga naik kebutuhan, maka ada muncul peringatan. Kepala daerah kemudian bisa berdiskusi dan mengambil keputusan secara cepat melalui koordinasi secara virtual.

SiHati mempunyai tiga macam fungsi sekaligus. Pertama SiHati mampu menyediakan data produksi pertanian yang bisa digunakan para petani atau peternak mencatat informasi produksi, meliputi jumlah, perkiraan panen, harga jual serta apa saja masalah hang dihadapi.

Untuk di Jateng SiHaTi tahap awal mencakup 56 Gapoktan yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota sentra komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi.

Generasi ketiga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar-pasar utama di Kabupaten dan Kota. Aplikasi Sihati generasi ketiga ini dapat diunduh di playstore android secara gratis.

“Jadi aplikasi ini bermanfaat bagi pemerintah, bagi produsen baik itu petani atau peternak hingga bagi konsumen atau masyarakat itu sendiri,” jelasnya.

Manfaat bagi Pemerintah misalanya Pemda bisa memantau perkembangan data produksi (pasokan) riil dan perkiraan pasokan yang dimiliki oleh petani atau peternak di daerah sentra secara real time, serta mendukung pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan.

Bagi Produsen, SiHati bermanfaat sebagai kerangka acuan menentukan rencana tanam. Pengaturan pola tanam akan meminimalkan harga jatuh saat panen raya dan meminimalkan lonjakan harga ketika terjadi kelangkaan produksi.

Untuk kemudian manfaat SiHati bagi masyarakat, bisa digunakan untuk mengelola ekspektasi positif di masyarakat karena ada transparansi harga dan pasokan.


Era Inflasi Rendah hingga Bentuk Satgas Pangan dan TPID

Disisi lain, sepanjang tahun 2017 ini Indonesia memasuki era inflasi rendah. Untuk itu, tahun ini menjadi peluang yang tepat untuk mempertahankan tingkat suku bunga rendah yang akhirnya berdampak pada berkurangnya beban fiskal.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Yoga Affandi mengatakan, jika dalam kurun tiga tahun belakangan ini inflasi cukup rendah hanya berkisar diangka 3 persen.

“Tahun 2017 ini momentum untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Karena inflasi rata-rata diangka 3 persen,” ucap Yoga Affandi.

Ia memyebut angka inflasi dan suku bunga rendah dalam tiga tahun terakhir pada akhirnya akan mendorong laju sektor riil. Sehingga dapay meningkatkan pendapatan per kapita.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)n pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 3.600 per tahun, masih kecil bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang sudah US$ 5.164 dan Malaysia US$ 9.566.

“Ya kalau kondisi seperti saat ini dipertahankan terus dengan catatan pendapatan per kapita naik dan inflasi rendah kita bisa mengejar negara tetangga itu. Artinya angka kemiskinan dan pengangguran bisa dikurangi,” jelasnya.

Kemudian, upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap rendah terus dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia.

Pertama dengan membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang kini bersifat wajib. Kedua, pembentukan satgas pangan, hingga menentukan harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan utama, seperti beras, gula, dan minyak goreng.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Bank Indonesia, Iskandar Simorangkir, lantaran terjadi kenaikan harga akan berdampak langsung pada angka kemiskinan.

Komoditi beras misalnya, menyumbang inflasi sebesar 21,8 persen Ketika terjadi kenaikan harga 10 persen saja, itu akan menambah 1,2 juta orang miskin baru.

Upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari pengamat ekonomi dari Samuel Sekuritas Lana
Soelistyoningsih. Menurut dia, juga berkaitan langsung dengan stabilitas politik dan keamanan sebuah negara

“Karena memang inflasi wajib dikendalikan, karena beberapa negara mengalami gejolak politik karena tekanan harga. Indonesia juga pernah mengalami seperti itu pada 1997-1998 lalu yang bergejolak,” ucap Lana Soelistyoningsih.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: Raihan/Panturapost.com)

Industri Rokok dan Perokok Menyumbang Inflasi No 2

Sementara itu, dalam tiga tahun belakangan ini berdasarkan data rokok menjadi satu komoditas paling sexy dalam menyumbang inflasi nomor 2 setelah beras. Namun Gubernur Jawa Tengah tetap bangga dengan hal tersebut, karena berkat rokok juga, negara disumbang dana cukup besar melalui cukai, untuk layanan BPJS kesehatan.

Ganjar Pranowo mengungkapkan, bahwa rokok menjadi polemik bagi Menteri Kesehatan, namun harus diakui bahwa tembakau dan produk turunannya mempunyai manfaat yang baik. Ia tak ingin tembakau yang merupakan kretek dilarang oleh bangsanya sendiri.

“Saya salah satu Adipati Tembakau, petani tembakau dan perusahaan rokok di Jawa Tengah akan diperjuangkan karena mereka turut andil,” kata Ganjar Pranowo.

Ia menjelaskan, saat BPJS mengalami defisit Rp 9 triliun, dana tersebut ditutup dengan cukai rokok. Hal tersebut, membuktikan industri rokok dan perokok juga turut menyumbang dalam kesehatan di Indonesia.

Fakta yang terungkap dari data yang dirilis Bank Indonesia tentang data Kontributor Garis Kemiskinan per Maret 2017, rokok menduduki peringkat dua sebagai komoditas penyebab inflasi di Indonesia di bawah beras. Yang mana untuk daerah perkotaan rokok berada di 11,79 persen setelah beras 20,11 persen. Sedangkan untuk di daerah pedesaan rokok di 11,53 persen dibawah beras 26,46 persen.

Kemudian khusus Jawa Tengah, menurut Ganjar konsumsi rokok juga cukup tinggi, karena berada di 13,17 persen dari total belanja setiap uang yang dibelanjakan. (MAQ/Fajar Eko Nugroho)

LEAVE A REPLY