Komputer Dicuri, Sejumlah Sekolah di Brebes Terancam Gagal Ikut UNBK

Komputer Dicuri, Sejumlah Sekolah di Brebes Terancam Gagal Ikut UNBK

448
0
BERBAGI
Lokasi pencurian di SMK Maarif NU Paguyangan, Brebes, Senin, 12 Maret 2018. (Foto: Reza Abineri/Panturapost.id)

BREBES – Sejumlah sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Brebes terancam terkendala dalam mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada bulan April 2018 mendatang karena kurangnya ketersediaan unit komputer. Bukan karena rusak, kurangnya ketersediaan unit komputer itu karena dicuri.

Kasus pencurian terbaru, terjadi di SMK Maarif Paguyangan, Senin (12/3) pekan lalu. Sebanyak 18 unit CPU komputer raib dicuri. Dalam kurun setahun belakangan, aksi pencurian komputer juga terjadi di SMK Bhara Trikora, SMK Muhammadiyah Paguyangan, SMA Negeri 1 Bumiayu, dan SMA di Tonjong.

“Pelaksanaan UNBK semakin dekat, sekolah kami terancam terkendala saat ujian nanti. Yang hilang juga cukup banyak, untuk mengganti semuanya juga butuh biaya yang besar, apalagi sekolah kami ini swasta,” ucap Kepala SMK Ma’arif Paguyangan Mardiyanto, Senin 19 Maret 2018.

Ia pun berharap kepada pemerintah untuk memberi perhatian. Sehingga persoalan yang hingga kini dialami bisa segera mendapat solusi. “Harapan kami dari dinas pendidikan atau pemerintah bisa membantu kami. Karena UNBK juga program pemerintah pusat untuk mewujudkan ujian yang adil bersih dan kompeten,” jelas dia.

Baca juga: SMK di Paguyangan Brebes Dibobol Maling, Belasan Unit Komputer Dibawa Kabur

Pihaknya berencana memakai laptop milik guru yang dipinjam kepada siswa hanya saat UNBK. Namun, jumlahnya terbatas. ”Ini salah satu upaya kami, tapi kendalanya jumlah terbatas. Yang jelas, semua upaya akan kami lakukan agar siswa dapat melaksanakan UNBK. Kami sedang memikirkan itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Brebes Imam Royani mengatakan, kendala yang dihadapi sejumlah SMA/SMK terkait raibnya unit komputer karena dicuri itu harus segera diatasi.

“Ya harusnya ada dispensasi mestinya kalau masih memungkinkan diselesaikan cara yang baik. Jadi nanti coba saya kontak dinas pendidikan provinsi bagi sekolah-sekolah yang mengalami hal itu apakah harus tetap melaksanakan UNBK atau manual saja,” ucap Imam Royani.

Ia menyebut, jika pada bulan April 2018 mendatang pelaksanaan UNBK tetap dilaksanakan. Maka pemerintah harus segera turun tangan memberikan solusi apa yang harus dilakukan. “Kalau memaksakan tetap UNBK berarti Pemerintah itu kan tidak bisa hanya memerintah tapi harus memberikan solusi,” katanya.

Imam meminta dinas pendidikan provinsi untuk turun langsung, sebab, bukan hanya pencurian saja yang menjadi kendala menjelang UNBK. “Tapi banyak juga yang rusak akibat dampak bencana kemarin,” pungkas dia. (Nug)

 

Berita ini sudah tayang di Panturapost.id

 

LEAVE A REPLY