BREBES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes mengesahkan sekaligus lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam sidang paripurna di kantor dewan setempat, Selasa, 14 Mei 2019.
Pengambilan keputusan Perda tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Illia Amin dengan 28 dari 50 anggota DPRD setempat.
Lima Raperda yang telah diundangkan di antaranya, pertama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, pengelolaan barang milik daerah. Ketiga, perusahaan umum daerah air minum Tirta Baribis. Keempat, perusahaan umum daerah percetakan Puspa Grafika. Kelima, penyertaan modal pemerintah Kabupaten Brebes pada perusahaan umum daerah percetakan Puspa Grafika.
Dalam Perda tersebut diatur seluruh aspek di dalam masing-masing Raperda yang telah disetujui tersebut. Wakil Bupati Brebes Narjo mengatakan, pihaknya mengapresiasi kecermatan dan kesungguhan dewan dalam mempersiapkan lima Raperda menjadi Perda.
Dirinya pun meyakini, Perda tersebut mampu meningkatkan kemajuan bagi Kabupaten Brebes. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya dewan menyelesaikan peraturan tentang lima Raperda yang telah disahkan. Dalam pelaksanaannya, eksekutif berharap, dukungan, masukan saran dan kritik tentang Raperda itu, sehingga mampu meningkatkan kontribusi kepada daerah,” jelasnya.
Sementara, anggota DPRD Brebes Wamadiharjo yang juga ketua Pansus 44 tentang Raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan, disahkannya Reperda tersebut menjadi Perda untuk mengatur setiap pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan memberikan arah pengembangan potensi yang ada agar dapat terus tumbuh.
Selain itu, kata dia, Perda tersebut diharapkan ke depan dapat melestarikan kekayaan lingkungan yang ada untuk kepentingan pariwisata, sosial ekonomi dan ilmu pengetahuan.
“Karena penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan,” ucap Wamadiharjo.
Perda lingkungan hidup, kata dia, berperan penting lantaran dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dikelola secara berkelanjutan berwawasan lingkungan.
Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf O UU/2009 mengamanatkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Dengan mandat tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup telah banyak melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah maupun DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah maupun DPRD.
“Pengambilan keputusan Perda perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bisa menghasilkan peraturan yang berpihak pada lingkungan hidup,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Abduh
