BREBES – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah melakukan kunjungan kerja silaturahmi dan dialog dengan para awak kapal dan keluarganya, terkait permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di halaman Kantor Desa Dukuh Tengah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Selasa (18/8/2020).
Selain Menaker, acara silaturahmi dan dialog dihadiri oleh Menaker RI Ida Fauziah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Nur Nadlifah, Bupati Brebes Idza Prianti, Wakil Bupati Brebes Narjo, Ketua DPRD Brebes Mohammad Taufik, jajaran Forkompimda dan pejabat di lingkungan Kabupaten Brebes lainnya.
Dalam lawatannya, Menaker mendengarkan keluh kesah keluarga dan kerabat PMI yang sedang mengalami masalah. Seorang keluarga dari PMI yang sedang mengalami masalah yakni Suhermi, keluarga PMI asal Cirebon.
Kepada Menaker, Suhermi berkeluh kesah terkait kabar anaknya yang telah meninggal dunia kurang lebih tiga bulan lalu. Kendati demikian, hingga saat ini dirinya belum tahu pasti keberadaan jenazah anaknya.
“Informasi yang diterima pihak keluarga, anak saya dilaporkan meninggal dunia, tapi sampai saat ini jenazahnya belum juga ditemukan. Saya minta tolong Bu Menteri bisa membantu mengeceknya,” ujar dia.
Keluh kesah juga disampaikan pihak keluarga PMI lainnya asal Pemalang, Rustiningsih. Ia mengatakan, suaminya dinyatakan meninggal dunia lantaran kecelakaan kerja pada 2013 lalu.
Meski begitu, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan asuransi dari pihak PT yang memberangkatkan suaminya tersebut. “Saya minta keadilannya. Suami saya dinyatakan meninggal pada 2013 lalu. Tapi, sampai saat ini belum mendapatkan asuransi hak suami saya,” kata Rustiningsih kepada Menaker.
Ia menyebut, ada tahun 2017 lalu, pihak keluarga pernah dijanjikan asuransi akan dicairkan. Namun, ada oknum yang akan mau membantu. Tapi, akomodasi secara keseluruhan minta ditanggung keluarga Rustiningsih.
“Saya mohon ibu Menteri bisa membantu masalah ini. Sebab, saya masih ada anak yang butuh biaya hidup dan sekolah,” jelasnya.
Menaker RI Ida Fauziyah merespon keluh kesah dari keluarga PMI. Ia mengaku prihatin dan akan berusaha membantu permasalahan yang dialami oleh para keluarga PMI.
Ia menyatakan, permasalahan tersebut bukan hanya di Brebes, melainkan di berbagai daerah lain terkait hak dan kepastian asuransi PMI. “Kita masih berupaya mengubah tata kelola perlindungan dan penempatan ABK di kapal asing. Sudah menjadi kewajiban kami dari kementerian dan pemerintah daerah akan mencoba membantu permasalahan ini. Sebab, ini tidak hanya terjadi di Brebes. Kita akan upayakan seadil-adilnya,” kata Ida Fauziah.
Sementara itu, Ketua DPRD Brebes Muhammad Taufik mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal asing.
“Kami pasti akan dukung dan siap bersinergi terkait perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal bendera asing,” kata Muhammad Taufik.
Dirinya pun berpendapat persoalan ABK merupakan pekerjaan rumah lama baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menempatkan ABK di luar negeri.
“Selain perbaikan tata kelola, juga perbaikan regulasi penempatan dan perlindungan ABK harus benar-benar jelas. Sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari seperti hak asuransi maupun hak gaji dari para ABK itu sendiri,” pungkasnya. (*)
Editor: Muhammad Abduh
Discussion about this post