BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes berhasil meraih dua penghargaan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Award Jateng 2018. Dua penghargaan tersebut dinobatkan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes dengan kategori Badan Publik menuju Informatif dan Desa Cigedog Kecamatan Kersana kategori Desa Informatif.
Penghargaan tersebut diterima Bupati Brebes Idza Priyanti dan Sekretaris Desa Cigedog Andriyanto pada malam anugerah KIP Award 2018 Jateng, di Patra Jasa Hotel Semarang, Jumat (6/12) lalu.
Bupati Brebes Idza Priyanti mengaku bangga dengan raihan prestasi di bidang informasi publik ini. Menurutnya, KIP Award ini telah menunjukan kinerja pelayanan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Brebes telah mendapat pengakuan masyarakat dan dari pemerintah di atasnya.
“Alhamdulillah, ini prestasi yang bagus dalam bidang keterbukaan informasi publik. Kami bangga dan teruslah berkarya terutama leading sektor Kominfotik agar ditiru SKPD lainnya,”ujar Idza usai menerima penghargaan yang didampingi Sekdin Kominfotik Mohammad Zuhdan Fanani.
Idza berharap, penghargaan ini sekaligus tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam keterbukaan informasi publik. Maka harus ada integrasi dengan SKPD-SKPD yang belum maksimal dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat untuk ditingkatkan lagi dan berinovasi.
Apalagi, lanjut Idza, Brebes telah diakui hingga ke pelosok desa dengan raihan Desa Cigedog sebagai Desa Informatif. “Sebagaimana Nawa Cita Presiden Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.Dari desa, kita harus jaya,” jelasnya.
Kepala Desa Cigedog Anang Sugandi melalui Sekretaris Desa Andriyanto menjelaskan, terpilihnya desa Cigedog sebagai Desa Informatif diantaranya karena unggul dalam pengelolaan website desa dengan alamat Cigedog.desa.id.
Lewat website tersebut, kata Andri, berobsesi menuju single data di Kabupaten Brebes. Selama ini, pihak kecamatan, kabupaten, provinsi maupun kementerian sering meminta data tentang desanya. Sehingga pihak desa harus memiliki single data agar tidak berubah ubah dan dari satu sumber.
Andri menjelaskan, didalam website tersebut berisi menu konten antara lain data desa, profile desa, kabar desa, tutorial siskeudes, prodeskel, kegiatan desa, dan galeri.
“Kami lebih menekankan bagaimana single data bisa terwujud, data tunggal yang diakui oleh kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat,” ungkapnya.
Meski baru dioptimalkan pada 2017, tetapi desa lain sudah banyak yang mencontoh. Pihaknya terus mengupdate data bersama relawan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Brebes.
Desa yang memiliki produk unggulan mebelair dan wisata kuliner rujak belut ini memliki luas wilayah 211,95 hektar dengan jumlah penduduk Pria 3847 jiwa dan Perempuan 3806 jiwa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan prestasi Provinsi Jawa Tengah dinilai terinformatif oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Maka dia turut getol menularkan virus transparansi. Bahkan, virus itu pun telah menyebar hingga pedesaan.
Menurutnya, banyak desa di Jateng yang sudah membuka informasi publik, baik melalui website, aplikasi, maupun media sosial. Itu pula yang membuat Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng memberikan penghargaan KIP Award 2018 bagi kepala desa yang berprestasi dalam keterbukaan publik.
Gubernur memberikan apresiasi terhadap keberanian kepala desa dan jajarannya, dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Yang keren saat ini, keterbukaan informasi publik sudah dijalankan oleh pemerintahan hingga tingkat desa. Menurut saya, desa jauh lebih seksi untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka”, ujarnya pada Malam Penghargaan KIP Award 2018.
Selain dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, KIP Award 2018 tersebut, hadir sejumlah pejabat penting. Di antaranya Ketua KIP Jateng Sosiawan, Komisioner KI Pusat Romanus Ndau Lendong, sejumlah bupati/wali kota dan SKPD se-Jateng, serta jajaran Forkopimda.
Ditambahkan, pemerintahan desa merupakan garda terdepan sebagai pelayan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat tidak akan lagi kebingungan mengakses informasi yang dibutuhkan.
Keterbukaan informasi publik di tingkat desa juga dapat mempercepat pembangunan dan menghindarkan desa dari praktik korupsi. Misalnya masyarakat jadi tahu dana desa untuk apa sih, cara mereka terlibat dalam pembangunan desa seperti apa dan sebagainya.
“Kalau semua desa dapat terbuka, maka semua akan berjalan sesuai harapan,” kata mantan anggota DPR RI ini.
Keterbukaan informasi publik saat ini, menurut Ganjar, adalah hal yang mutlak. Sudah tidak zamannya lagi pemerintah pelit terhadap informasi yang memang banyak dibutuhkan masyarakat.
“Sekarang itu zamannya right to know. Maka kita harus terbuka namun tidak telanjang. Untuk itu saya berharap semua badan publik di Jawa Tengah dapat menjalankan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Muhammad Abduh
Discussion about this post