BREBES – Berdasarkan data kemiskinan makro Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2018 sebesar 17,17 persen. Ini berarti mengalami penurunan sebesar 1,97 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 19,14 persen. Prestasi ini luar biasa bagi Kabupaten Brebes dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Demikian diungkapkan Wakil Bupati Brebes Narjo saat menghadiri launching Buku Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Brebes, Selasa (13/2) di Hotel Plaza Tegal.
Meski demikian, kata Narjo, tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 11,32 persen dan tingkat kemiskinan Nasional 9,82 persen. “Cukup menggembirakan, jika dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, Brebes menempati posisi ke 33, di atas Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo,” ungkap Narjo.
Narjo memberi gambaran, kondisi kemiskinan di Kabupaten Brebes saat ini yakni jumlah penduduk miskin Brebes 2018 sebanyak 309.170 jiwa atau berkurang 34.290 jiwa dari jumlah penduduk miskin tahun 2017 yang sebanyak 343.460 jiwa.
Untuk garis kemiskinan Brebes 2018 sebesar Rp 405.942,- per kapita per bulan, meningkat dibandingkan 2017 sebesar Rp 382.125,- per kapita per bulan. Sedangkan indeks kedalamaan kemiskinan Brebes 2018 sebesar 3,51 meningkat dibandingkan 2017 sebesar 3,06.
“Indeks kedalaman kemiskinan ini, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan,” ungkapnya.
Pemkab, kata Narjo, terus mencari data sasaran program penanggulangan kemiskinan yang dengan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 460/0001327 tertanggal 23 januari 2019 tentang verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) tahun 2015.
Pemkab, melalui Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinpermades dan dukungan pemerintah desa, tahun 2019 ini akan melaksanakan verifikasi dan validasi bdt berbasis aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial – next generation (siks-ng) dari kemensos.
Melalui kegiatan Sistem Informasi Desa (SID) juga diharapkan verifikasi dan validasi ini dapat menghasilkan BDT yang valid. Sehingga dapat meminimalisir inclusion error yaitu mereka yang mampu tetapi masuk BDT dan exclusion error yaitu mereka yang benar-benar miskin tetapi belum masuk BDT.
Upaya penanggulangan kongkrit, lanjut Narjo, melalui perangkat daerah dengan koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Brebes menerapkan 4 strategi besar. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Launching buku dilakukan Kepala Unit Advokasi Daerah, Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) Muhammad Arif Tasrif. Dia menyebutkan bahwa pengembangan model advokasi belanja, ditujukan untuk membantu daerah dalam meningkatkan relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan konsolidasi belanja APBD-APBN dan antar APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk penanggulangan kemiskinan. (*)
Editor : Muhammad Abduh
