TEGAL – Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal mencoret sejumlah anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akibat tidak sesuai dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19 saat ini.
Hal itu terungkap dalam rapat APBD Perubahan tahun 2020 yang digelar Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal bersama Dikbud setempat, Kamis (6/8).
Usai memimpin rapat, Ketua Komisi IV, Noviatul Faroh mengatakan bahwa rapat yang dihadiri Dikbud adalah rapat Pembahasan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya, serta Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020.
“Ada beberapa poin anggaran yang dicoret. Terutama anggaran di Bidang Kebudayaan yang nilainya Rp 200 juta, karena peruntukannya tidak sesuai dengan kondisi pandemi seperti saat ini,” katanya.
Rapat dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV, serta Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Akhmad Wasari, bersama jajarannya. Menurut dia, anggaran untuk beasiswa Anak Putus Sekolah (APS) juga terancam dicoret. Pasalnya, data yang diusulkan Dikbud dinilai tidak jelas. Dalam data tersebut ada yang tercatat 155 APS, 158 APS dan ada pula yang tercatat 115 APS.
“Ini kan datanya membingungkan, datanya tidak jelas. Dan cara penyalurannya juga tidak dijelaskan. Saat ini masih pandemi, jadi tidak mungkin kalau harus tatap muka dengan jumlah APS sebanyak itu,” ujarnya.
Novi menyatakan, kendati usulannya untuk beasiswa APS, tapi yang tercatat justru uang bantuan transport yang diberikan kepada masyarakat. Begitu pula dengan usulan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar yang sedianya untuk pengadaan Compact Disc (CD) Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013 (Kurtilas).
“Sepertinya perangkat itu tidak mendesak karena kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah mnggunakan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Yang tidak mendesak, sebaiknya jangan diprioritaskan,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Ninik Budiarti. Ia mengusulkan agar untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) di sekolah dialihkan untuk pembelian kuota bagi para pelajar. Sebab, yang dibutuhkan pelajar saat ini adalah kuota. Mengingat sistem KBM di sekolah menggunakan PJJ.
“Untuk sementara ATK dialihkan dulu untuk kuota internet. Ini justru yang diharapkan oleh masyarakat dan bermanfaat,” sarannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, Akhmad Wasari di akhir rapat meminta agar pembahasan ini ditunda. Karena data yang diusulkan belum sempurna.
“Karena ada beberapa bidang yang belum menyiapkan datanya secara valid, maka kami mohon maaf. Karena itu, kami minta perpanjangan waktu untuk pembahasan ini,” pintanya.
Namun sayang, saat sejumlah awak media ingin menanyakan secara detail beberapa anggaran yang dicoret, Wa’sari enggan memberikan penjelasan secara rinci. Ia pun langsung menuju mobil dinasnya dengan alasan ia terburu-buru dan harus menghadiri acara di wilayah Kecamatan Balapulang.
“Mohon maaf ya, saya terburu-buru harus ke Balapulang sekarang karena sudah ditunggu, maaf ya,” pungkasnya. (*)
Editor: Muhammad Abduh
Discussion about this post