SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo meminta kepada kepala daerah Jawa Tengah untuk menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pasalnya, pihaknya tetap akan menaikan upah minimum 2021.
Ganjar mengungkapkan UMP ini berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Seluruh Kabupaten/Kota harus menjadikan pedoman UMP dalam penetapan UMK masing-masing.
“Mereka punya waktu sampai tanggal 21 November nanti untuk menyusun itu (UMK). Dan ini kalimatnya dapat, artinya bisa iya bisa tidak. Pengalaman di Jawa Tengah, selama ini kami tidak menggunakan UMP melainkan UMK,” jelasnya.
Dengan kenaikan UMP Jateng tahun 2021 ini, Ganjar menyebut ada dua Kabupaten/Kota di Jateng yang harus menyesuaikan, yakni Banjarnegara dan Wonogiri. Untuk Kabupaten Banjarnegara, diharuskan menaikkan sebesar Rp 50.979,12 dan Wonogiri sebesar Rp 1.979,12.
“Jadi memang kenaikannya tidak terlalu tinggi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Sakina Rosellasari mengatakan, dengan penetapan UMP Jateng 2021 itu, maka Banjarnegara dan Wonogiri harus menyesuaikan. Sebab, UMK di dua Kabupaten itu masih di bawah UMP.
“UMP ini kan patokan batas minimal upah di Jawa Tengah. UMK di dua Kabupaten itu tahun 2020 kan memang lebih rendah dari UMP tahun depan, jadi harus menyesuaikan. UMK Banjarnegara tahun 2020 sebesar Rp1.748.000 dan UMK Wonogiri sebesar Rp1.797.000,” kata Sakina.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengambil langkah berbeda dengan pemerintah pusat. Ganjar memilih tak mengikuti edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021.
Ganjar tetap berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Karena itu, Ganjar memilih tetap menaikkan UMP Jateng tahun depan sebesar 3,27%.
Dia mengatakan bahwa UMP Jateng tahun depan sebesar Rp1.798.979,12. Artinya, terdapat kenaikan dibanding UMP tahun 2020 yang hanya sebesar Rp1.742.015.
(*)
Discussion about this post