BREBES – Ratusan warga Desa Kecipir, Kecamatan Losari, melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Brebes, Rabu 7 Maret 2018. Mereka membawa tuntutan agar Kepala Desanya dicopot.
Rombongan pendemo yang datang menggunakan mobil itu turun di gedung dewan dan langsung membentangkan tuntutan mereka. Pengunjuk rasa pagi itu ditemui Pamor Wicaksono selaku Ketua Komisi I DPRD Brebes dan wakilnya Muhammad Rizky Ubaidillah.
Usai berorasi di depan gedung, delapan perwakilan pendemo diterima dan masuk ke dalam ruang komisi untuk bermediasi. Salah satu korlap, Joko Dahlan mengungkapkan warga Kecipir melakukan unjuk rasa karena Kades dicurigai melakukan penyimpangan terkait dana desa. “Kami hanya menyampaikan aspirasi, adapun tindak lanjut diserahkan kepada pihak yang berwajib,” jelas Joko.
Dari pantauan Panturapost.id, pengunjuk rasa menyampaikan delapan tuntutan. Diantaranya, pembangunan infrastruktur desa yang dinilai asal-asalan, pembangunan jalan penghubung yang ternyata masuk wilayah Desa Losari Lor, kurangnya transparansi dana desa, dan penggembungan distribusi raskin.
Para pendemo juga mencurigai surat pertanggungjawaban (SPJ) dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang fiktif. Lalu menuding program bedah rumah yang asal-asalan dan tidak tepat sasaran. Selain itu, mereka menilai Pajak Bumi dan bangunan dari tahun 2014 – 2017 belum lunas, padahal warga sudah membayar. “Saat seleksi pencalonan perangkat desa juga tidak transparan.”
Di awal mediasi, Pamor menginginkan perwakilan pendemo mengeluarkan KTP masing-masing, namun ternyata hanya dua saja yang membawa KTP, sehingga enam lainnya harus rela keluar ruangan.
Seusai pertemuan itu, para pendemo akhirnya pulang dan membubarkan diri dengan tertib. Sementara itu, Anggota DPRD, Pamor Wicaksono, mengatakan akan menampung aspirasi mereka dan akan menindaklanjutinya.
“Kami menampung aspirasi mereka dan menyerahkan ke Inspektorat untuk dicek dan diteliti (investigasi) ke desa kecipir soal tuntutan warga itu,” katanya.
Discussion about this post