BREBES – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Brebes, Rabu 28 Maret 2018, tak dihadiri seorang pun anggota DPRD. Musyawarah yang membahas pembangunan prioritas, program kegiatan, indikator, dan target kerja itu juga tidak dihadiri oleh Bupati dan Wakil Brebes Idza Priyanti dan Narjo.
Pantauan Panturapost.id, Musrenbang yang digelar di Gedung DPRD itu hanya dihadiri perwakilan berbagai elemen masyarakat, ASN, Pemuda, TNI, Polri, DPR RI muncul banyak usulan. Bahkan sebanyak 2.000 usulan dari Murenbang tingkat desa masuk dan menjadi pembahasan ke Musrenbang tingkat kabupaten.
Ketua DPRD Brebes Illia Amin mengatakan dirinya tak bisa hadir dalam Musrenbang kabupaten karena sedang ada tugas dinas di Jakarta. “Saya sedang di Jakarta, ada rapat kerja dengan pemerintah dengan bupati walikota dan ketua dprd seluruh Indonesia,” ujar dia singkat.
Informasi yang berhasil dihimpun panturapost.id, anggota DPRD Brebes lainya juga demikian. Mereka ada kunjungan kerja di luar kota dengan beberapa agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya.
Sekretaris Daerah Brebes Emastoni Ezam menyayangkan ketidakhadiran satu pun anggota DPRD Brebes dalam Musrenbang. Namun menurut dia, Musrenbang tetap bisa dilaksanakan meski tanpa anggota dewan. “Kalau DPRD namanya saja ini musrenbang mereka diundang keseluruhan. Tapi memang forumnya sah saja tidak harus menghadirkan setiap undangan. Karena juga seluruh masyarakat termasuk penting dalam musrenbang ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam Musrenbang itu juga untuk menentukan program rencana satu tahun ke depan. Karena itu, Musrenbang harus selaras dengan program prioritas tingkat pusat dan provinsi, sehingga hasilnya bisa diterapkan dengan baik dalam Kabupaten Brebes.
“Jadi kita harus berimbang antara infrastruktur dan kebijakan prioritas yang lain. Disini kita dengarkan usulan dan pendapat dari masyarakat. Masukan itu banyak tapi kan kita sudah merencanakan itu bagaimana nanti kita aplikasikan,” ia menambahkan.
Menurut dia, paling menonjol persoalan ataupun permasalaham tahun 2018 ini terkait penanganan bencana. “Misal di Sungai Cisanggarung Losari disana ada penambangan liar. Karena itu wilayah propinsi nanti kita bicarakan dengan propinsi agar pengetatan dalam perijinan penambangan liar. Tapi karena penambanganya di wilayah sana (Jabar) saya tidak bisa menjawab,” ungkapnya.
Selain itu, juga perbaikan infrastruktur jalan akan menjadi prioritas paska bencana banjir dan longsor belum lama ini. “Jalan tanggul saat sekarang mulai harus diperbaik. Berat banget kalau lewat jalur selatan harus memutar jauh. Dan juga kalau hujan banter kita kebanjiran lagi,” kata dia.
Berita ini sudah tayang di Panturapost.id
Discussion about this post