TEGAL, Panturapost.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Tegal yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Edy Suripno pada Rabu (09/11) diruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Tegal akhirnya di-reschedule. Hal ini terjadi menyusul keengganan beberapa anggota DPRD melanjutkan RDP, karena Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno tidak hadir.
Beberapa interupsi dari anggota DPRD mewarnai jalannya RDP. Salah satu penyebabnya adalah ke tidak hadiran Walikota dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, Doman Sitepu, SH, didampingi Kepala BKD dan Bagian Hukum Setda Kota Tegal. Karena banyaknya interupsi, sehingga Edy selaku pimpinan rapat memutuskan akan menjadwal ulang RDP dengan Walikota.
Atas kejadian ini Pemerintah Kota Tegal menyayangkan tidak selesainya RDP. Padahal Pemerintah Kota Tegal telah memenuhi undangan RDP sesuai prosedur dan peraturan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKD, Irkar Yuswan Apendi, didampingi Budio Pradibto, Kasubbag Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum.
“Pemerintah Kota Tegal telah memenuhi undangan RDP sesuai prosedur, mestinya RDP bisa dilanjutkan sampai selesai. Tentang ketidak hadiran Ibu Walikota karena beliau sedang menjalani ibadah umroh” ujar Irkar.
“Saya telah hadir memenuhi undangan bersama dengan Bagian Hukum dan Kuasa Hukum Walikota Tegal, dan kuasa hukum hadir bersama kami karena telah mendapat kuasa dari Ibu Walikota untuk mewakili beliau di dalam dan di luar persidangan” imbuhnya.
Disinggung soal keinginan DPRD tentang kehadiran Walikota dalam RDP, Irkar mengatakan bahwa menghargai keinginan tersebut. Namun ia juga meminta pengertian DPRD, jika Walikota berhalangan hadir bisa diwakilkan pihak lain.
“Berdasarkan PP No. 16 tahun 2010 pasal 65 ayat 15, disebutkan bahwa Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya semestinya tidak selalu harus dihadiri oleh Walikota” ujar Irkar. “Intinya walikota sah menugaskan pengacara untuk hadir dalam RDP DPRD”.imbuhnya.
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan salah satu tugas Kepala Daerah adalah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Pemkot juga menyayangkan tidak berikannya kesempatan kepada pengacara untuk menjelaskan duduk persoalan terkait dengan agenda RDP. Padahal pengacara sudah mempersiapkan secara matang materi yang akan dijelaskan.
“Padahal kami bersama pengacara sudah mempersiapkan secara matang materi yang akan kami jelaskan, terutama tentang upaya hukum luar biasa yang tengah ditempuh oleh Pemkot”.
Terhadap keputusan hukum (PTTUN) Surabaya yang sudah tetap (Incraht) dikatakan Irkar tetap masih dapat dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar bisa berupa PK. Hal ini sesuai Pasal 132 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. (Rilis Pemkot Tegal)
Discussion about this post