BREBES – Pengadilan Negeri Brebes menerapkan Zona Anti Korupsi dan Bersih Melayani. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Brebes, di Aula Pengadilan setempat, Rabu, 20 Februari 2019.
Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB Edi Saputra Pelawi menegaskan, deklarasi ini untuk memberi pengayoman yang prima kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Untuk itu, segenap warga Pengadilan Negeri Brebes dan seluruh pihak untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkannya.
“Zona integritas dan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani serta transparan, mutlak kita wujudkan untuk mengayomi masyarakat,” kata Edi.
Ia menambahkan, pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kelas 1B, diterapkan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.
Sementara itu, Bupati Brebes Idza Priyanti mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes beserta seluruh jajarannya yang telah bertekad mewujudkan WBK dan WBBM.
Idza berharap, upaya yang baik ini dapat terus berjalan, tentunya dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajarannya.
Idza menyebut, proses pembangunan zona integritas harus fokus pada penerapan program manajemen perubahan, penataan, tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat kongkrit.
Pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, serta baik dalam layanan publik merupakan impian masyarakat. Karena masyarakat sudah bosan mendengar pemberitaan terkait tindakan korupsi. Apalagi dilakukan oleh seorang yang bekerja sebagai Abdi negara dan masyarakat.
“Ini menjadi cambuk bagi kita, terutama pada sistem demokrasi yang ada di negara kita. Yang mestinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, jangan untuk perorangan maupun golongan,” kata Idza.
Idza mengajak agar semua ASN menciptakan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Termasuk keterlibatan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat juga sangat diperlukan. Sehingga birokrasi pemerintahan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
Kata Idza, hal serupa juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Brebes yang sudah melaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kejaksaan Negeri Brebes sudah melakukan upaya reformasi birokrasi guna melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. paparnya.
Terlebih, lanjut Idza, Presiden RI Ir Joko Widodo menegaskan pada acara Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) beberapa waktu yang lalu, berpesan untuk semua pelayan publik terintegritas, cepat, dan transparan, agar bisa menekan praktik suap dan korupsi. Tidak ada relevansinya untuk menyuap, sistem pelayanan publik seperti itu yang harus dijadikan model nasional.
Idza berharap, dengan adanya pembangunan dan pencanangan zona integritas menuju (WBK) dan (WBBM) dapat diikuti serta diterapkan di seluruh instansi. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dan kerjasama antara OPD dengan Forkopimda, agar Kabupaten Brebes siap menuju wilayah yang bebs korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
Penandatangan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani kelas 1 B dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, disusul Bupati Brebes, Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Kapolres dan Kalapas Brebes.
Hadir dalam acara tersebut Jajaran Forkopimda, Dr (HC) Muhadi Setiabudhi, para Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah kabupaten Brebes dan undangan lainnya.
Bupati beserta rombongan melakukan peninjauan fasilitas ruangan yang ada di ruang pelayanan seperti ruang tunggu bagi para tamu, ruang Laktasi untuk ibu menyusui, taman bermain anak, ruang arsip berkas pidana, ruang tunggu tahanan pria dan wanita sebelum menjalani persidangan, musholla, serta area parkir karyawan. (*)
Editor : Muhammad Abduh
Discussion about this post