BREBES – Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) hingga Barisan Ansor Serbaguna Pemuda Nahdatul Ulama (Banser) di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Brebes menyatakan sikap menolak adanya people power pasca pemilu tahun 2019.
Pengasuh Ponpes Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, KH. Subkhan Makmun misalnya. Ia tegas menolak keras rencana kegiatan people power pasca pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini. Rois Syuriyah PBNU ini berharap pesta demokrasi ini tetap berjalan aman dan kondusif hingga tahapan akhir.
“Mari kita percayakan kepada para penyelenggara Pemilu dan kita ikuti tahapan yang telah ditentukan. Apapun hasilnya itulah yang menjadi keputusan. Mari kita secara bersama-sama ciptakan situasi yang kondusif untuk negeri ini,” ucap Kyai Subkhan, Selasa 14 Mei 2019.
Kendati demikian, kata dia, Kyai Subkhan meyakini di Kabupaten Brebes tidak akan pernah terjadi upaya kegiatan people power. Menurutnya, karakter masyarakat Kabupaten Brebes tidak mudah terpancing dengan hal-hal tidak kondusif. Pihaknya mengimbau masyarakat Brebes untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut yang sekira dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.
“Yang berencana melakukan people power itu hanya sebagian kelompok atau komunitas kecil saja. Jadi tidak perlu menjadi ketakutan bagi kita. Karena, semua masyarakat memang tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” ungkapnya.
Menurut Kyai, saat ini masyarakat semakin tahu dan sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini dijunjung tinggi. People power dianggapnya tidak akan terjadi seperti puluhan tahun lalu. Terlebih di Kabupaten Brebes yang masyarakatnya selama ini hidup tentram dan jarang sekali ada gesekan. Sehingga tidak perlu menjadi pikiran masyarakat.
“Yang penting kita tetap menjaga silaturahmi dengan mengikuti pengajian dan salat berjamaah. Itu salah satu cara untuk mengikat kita sesama manusia,” jelasnya.
Dalam bulan Ramadan ini, Kyai menghimbau masyarakat Kabupaten Brebes dan Jawa Tengah agar tetap kondusif. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak ikut-ikutan orang-orang frustasi. Hal ini agar persatuan bangsa dan umat tetap terjaga. Untuk tanggal 22 Mei sebagai penetapan hasil Pemilu, pihaknya mengimbau masyarakat tetap menjaga kondusifitas.
“Mari kita wujudkan kedamaian sebagai upaya untuk keselamatan bangsa Indonesia agar tetap bersatu dan tetap kokoh menghadapi rongrongan pengacau bangsa,” kata dia.
Hal senada diungkapkan, Kasat Korcab Banser Kabupaten Pekalongan Muchsinudin. Ia berharap kepada seluruh pihak pendukung pasangan capres cawapres untuk bersedia menunggu dan menerima hasil yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu kondusifitas, mengintimidasi atau melakukan aksi-aksi yang dilakukan untuk membangun opini yang boleh jadi tidak berdasarkan fakta yang menyesatkan publik.
“Perbedaan pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi. Jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap hasil penghitungan, ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yakni gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK),” ucap Muchsinudin.
Sebagian tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pengurus pondok pesantren menghimbau untuk tidak ikut dalam gerakan people power. “Saya yakin masyarakat Kota Santri menyatakan prinsip NKRI harga mati. Jadi masyarakat harus bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah usai Pemilu ini dan siapapun pemimpinnya sudah suatu kewajiban sebagai warga negara harus ikut mendukungnya,” pungkas dia. (*)
Editor : Muhammad Abduh
