BREBES – Presidium Brebes Selatan yakin, pemekaran Brebes wilayah selatan akan jalan terus. Pasalnya, Presidium mengklaim berkas pemekaran Brebes Selatan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Untuk Brebes dan Cilacap sudah muncul di Prolegnas. Kemarin ini, Tahun 2017,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Brebes Zamroni, Sabtu 10 Maret 2018.
Perlu diketahui, pemerintah pusat menunda atau moratoriumkan pemekaran untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dari 2016 sampai 3 tahun ke depan. Waktu tersebut, digunakan untuk melihat persiapan daerah otonom.
Perwakilan Presidium lainnya, Agus Sutrisno juga mengamini hal itu. Dia berpandangan, moratorium masih didasarkan pada Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. “Itu bukan aturan dalam perundang-undangan. Cuma keinginan dari presiden saja,” katanya.
Dijelaskan, artinya dengan begitu Presidium akan tetap jalan terus karena merujuk pada aturan yang jauh lebih tinggi. “Itu (moratorium) kan karena melihat daerah yang gagal mekar di luar jawa. Kalau kita di jawa sendiri tidak ada masalah. Jadi ketika moratorium dicabut, persiapan kita sudah oke,” imbuhnya.
Lagipula, kata dia, sampai saat ini Kemendagri tidak melarang adanya pengajuan dari daerah untuk pemekaran. Apalagi, dengan potensi ekonominya, upaya pemekaran Brebes Selatan akan tetap berjalan mulus.
“Meski tidak ada data kuantitatif, tetapi saya punya hipotesa bahwa sepertiga perekonomian Kabupaten Brebes ditopang dari sini (Brebes Selatan),”tandasnya.
Namun demikian, Agus menyatakan pemekaran justru akan memakmurkan wilayah Brebes Utara dan Selatan. Anggapan itu, kata dia, didasarkan dari Hasil Kajian Ilmiah Independen oleh Undip yang menyatakan Brebes Selatan berpotensi menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“Kemampuan keuangan daerah, tingkat indek ekonomi, kemampuan daya beli masyarakat, infrastruktur semuanya akan lebih baik. Ini nilai positif dari wilayah selatan ketika dari hasil kajian ilmiah oleh Undip,”terangnya.
Dengan keluarnya Kajian Ilmiah dari Undip, presidium rencananya akan mendesak usulan pemekaran secepatnya kepada bupati dan DPRD Kabupaten Brebes, untuk dilaksanakan sidang paripurna. Kemudian, usulan yang sudah ditandatangani oleh bupati dan DPRD di paripurna agar secepatnya dikirim ke provinsi.
“Dan yang perlu diingat, ini masih zona satu yang masih riskan. Masih perlu pengawalan draft pemekaran sampai tingkat provinsi hingga pusat. Maka kita sepakat kepentingan partai maupun golongan dinomor duakan setelah rakyat,” kata mantan anggota dewan itu. (Rez)
Berita ini sudah tayang di Panturapost.id
Discussion about this post