SEMARANG – Sampai saat ini, program sertifikasi tanah di Jawa Tengah sudah mencapai 1,2 juta bidang tanah. Jumlah itu berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perwakilan Jawa Tengah.
Kementerian ATR/BPN terus mengebut Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Saat ini, sudah ada 1,5 juta bidang dalam proses penerbitan sertifikat.
“Proses PTSL di Jateng terus kami kebut. Di tahun 2018 lalu, sebanyak 1.255.000 bidang tanah di Jawa Tengah sudah bersertifikat, dan sebanyak 1.520.000 bidang tanah sudah menyelesaikan proses peta bidang. Jumlah tersebut tercapai melebihi target sebesar 100,5 persen dari yang ditetapkan tahun 2017,” kata Kepala Kantor ATR/BPN Jateng Jonahar dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (6/3/2019).
Acara penandatangan itu dilakukan antara Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jateng dengan Pemprov Jateng, Kanwil Dirjen Pajak Jateng dan sejumlah organisasi keagamaan. Momen itu disaksikan langsung oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto.
Dengan capaian itu, maka pihaknya optimistis tahun ini akan ada peningkatan signifikan dalam proses penyertifikatan tanah di Jateng. Pihaknya mematok target pada tahun ini sebanyak 1.285.000 bidang tanah yang tersertifikat dan sebanyak 1.575.000 peta bidang di seluruh Jateng.
“Untuk mewujudkan target itu, kami meminta bantuan dari seluruh instansi terkait di Jawa Tengah, baik gubernur, bupati/wali kota hingga ke aparat pedesaan,” tukasnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada seluruh kepala desa di Jateng ikut menyukseskan program PTSL bagi masyarakat dan instansi terkait yang ada di wilayah masing-masing. Sebab saat ini, masih cukup banyak tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat lengkap.
“Presiden menargetkan semua wilayah di Indonesia tersertifikasi lengkap pada 2025. Jawa Tengah sebenarnya paling produktif karena ATR/BPN-nya rajin. Namun memang masih cukup banyak tanah yang belum bersertifikat,” ujarnya.
Adapun yang menjadi kendala, lanjut dia, adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas hak atas tanahnya. Selain itu, banyak anggapan di masyarakat bahwa proses pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal.
Di sinilah, kata dia, kepala desa harus berperan dalam membantu masyarakat secara transpran. Yang menjadi persoalan saat ini adalah berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan karena rakyat harus membeli patok, membeli materai, biaya saksi atau mungkin biaya lainnya. “Di luar itu tidak ada biaya, karena sertifikat dan proses pengukuran itu sudah dilakukan negara. Itu gratisnya,” tegas Ganjar.
Dia menambahkan, transparansi itu masih belum dipahamai oleh masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar kepala desa tidak mengurus langsung, melainkan membuat panitia dengan melibatkan masyarakat.
“Atau kalau mau mengurus langsung, maka dibuatkan saja Peraturan Desanya (Perdes) sehingga semua transparan. Kalau itu dilakukan, pasti ngebut. Masyarakat senang kok dapat sertifikat karena memiliki dampak luar biasa pada sektor lain,” imbuhnya.
Legalitas atas hak tanah, menurut Ganjar, sangat penting dimiliki masyarakat atau instansi terkait. Dengan legalitas itu, maka ada kepastian hukum yang tidak dapat diganggu gugat kecuali ada putusan pengadilan.
“Juga dapat berdampak pada aspek lain, salah satunya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Kami bersama bupati/wali kota se-Jateng akan terus membantu ATR/BPN untuk proses PTSL di Jawa Tengah ini,” tutupnya. (*)
Discussion about this post