BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes meraih predikat B pada ajang penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) Award 2018. Tahun sebelumnya SAKIP Pemkab Brebes hanya berpredikat CC.
Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes Dr Angkatno usai menerima hasil evaluasi SAKIP 2018, Selasa (19/2) lalu di Makasar. Hasil tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.
Angkatno mengaku bersyukur Pemkab Brebes meraih predikat B. “Saya tidak menduga Pemkab Brebes dapat meraih predikat B. Kita selaku penyelenggara pemerintahan, hanya bekerja sesuai tugas, dan melakukan perbaikan bila hasilnya kurang baik,” ucap Angkatno.
Angkatno memaparkan hasil penilaian SAKIP Pemkab Brebes, dengan nilai 60,73 atau predikat B. Menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sudah cukup memadai.
“Tidak hanya itu, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemkab Brebes sudah menunjukan hasil yang baik,” kata dia.
Menurut dia, capaian hasil evaluasi SAKIP dari CC ke B pada 2018, atas tindak lanjut terhadap rekomendasi MenPANRB atas hasil evalauasi Sakip 2017. “Usaha yang kita lakukan di antaranya menyempurnakan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategi (Renstra) dan perjanjian kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penjabaran kinerja dari level bupati sampai individu,” ungkapnya.
Usaha lainnya yaitu melakukan review terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran, melakukan coaching clinic bersama KemenPANRB, agar anggaran hanya dialokasikan untuk capaian sasaran strategis.
“Penggunaan aplikasi manajemen kinerja melalui peraturan bupati tentang penerapan fingerprint terkait Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagai reward dan punishment, telah kita lakukan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Brebes juga telah melakukan peningkatan kualitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dapat mendorong efektifitas dan efesiensi penerapan manajemen kinerja.
“Demikian, yang lebih penting lagi adalah langkah non formil kita dalam upaya mencapai nilai B melalui pendekatan-pendekatan konsultasi dan komitmen untuk lebih baik lagi,” pungkasnya.
Kegiatan SAKIP Award 2018 diikuti 174 Pemerintah Daerah di wilayah III. Meliputi 12 pemerintah provinsi, termasuk Jawa Tengah dan 162 pemerintah kabupaten/kota. (*)
Editor : Muhammad Abduh
Discussion about this post