JAKARTA (Siaran Pers) – Aliansi Kebhinekaan yang terdiri dari organisasi kepemudaan seperti PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, KMHDI dan HIKMAHBUDHIS mendukung Perppu Ormas yang telah ditandatangani Presiden Jokowi. Mereka mengklaim akan berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Aliansi Kebhinekaan mendorong segenap pihak dan elemen, khususnya DPR RI dengan kewenangannya untuk segera membahas, menyepakati dan mengesahkan Perppu Ormas. DPR, sebagai salah satu lembaga tinggi Negara jangan sampai ditekan dan diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menolak pengesahan Perppu Ormas. Yang dianggap penting karena menyangkut keberlangsungan, eksistensi dan keutuhan NKRI.
Melihat situasi politik bernegara akhir-akhir ini terlihat kurang begitu kondusif dan menimbulkan beberapa potensi ancaman, baik dari eksternal ataupun internal. Khususnya dari dalam negeri, dimana Negara saat ini rentan disusupi faham dan ideologi radikal yang sejauh ini terlihat liar serta berpotensi melawan pemerintah, dimana mereka secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideology negara yang sudah final.
Oleh karena itu, Apapun itu bentuk kelompok, golongan, dan organisasi yang mengarah kepada bentuk penyebaran paham dan ideologi yang merongrong keutuhan NKRI serta merusak tatanan kehidupan sosial bangsa Indonesia yang sejuk di tengah kemajemukan, wajib untuk ditindak dan dibubarkan karena tidak sesuai dengan identitas kebangsaan kita yang plural.
Selanjutnya, Perppu Ormas harus didukung penuh untuk difungsikan sebagai pencegahan awal bertumbuh kembangnya faham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Aliansi Kebhinekaan menyerukan, mendorong dan mendukung penuh pemerintah untuk konsisten dan tegak lurus menjalankan Perppu Ormas untuk menindak tegas ormas-ormas yang berfaham kontra dengan Pancasila, baik itu komunis maupun Ormas yang mengatasnamakan agama tertentu.
Aliansi Kebhinekaan juga meminta pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum di tengah derasnya isu politisasi dan keberpihakan hukum yang sejauh inicenderung tebangpilih. Pemerintah wajib menempatkan hukum sebagai instrumen fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Momentum Hari Tani Nasional (HTN) diharapkan agar Pemerintah tidak melupakan pentingnya bidang pertanian, kesejahteraan petani dan terus memberikan perhatian ekstra kepada sector agraris mengingat potensi pertanian kita amatlah luar biasa guna mencapai swasembada pangan dan mensejahterakan Petani.
Aliansi Kebhinekaan mengemukakan tuntutan, di antaranya:
- Mendorong Pemerintah menjalankan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ORMAS
- Tegakkan Supremasi hukum agar seluruh elemen masyarakat Indonesia dan pemerintah bersama-sama menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Nasional sebagai identitas bangsa & negara Indonesia yang majemuk.
- Menghimbau kepada masyarakat untuk kritis terhadap lalu lintas isu dan arus informasi agar tidak cepat terhasut dan terprovokasi.
- Pemerintah memperhatikan sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan serta laksanakan reforma agrarian sejati. (Rhn/Pres Release)
Discussion about this post