BREBES – Hingga pertengahan Agustus 2018, sedikitnya ada 9 Kecamatan di Brebes yang mengalami krisis air bersih. Hal tersebut diketahui setelah PMI Kabupaten Brebes banyak menerima surat permintaan terhadap air bersih.
Di wilayah Brebes bagian utara, krisis air bersih melanda di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung dan Kecamatan Losari. “Untuk di wilayah utara, paling banyak permintaan air bersih itu dari Kecamatan Tanjung,” jelas Ketua PMI Brebes, Wahidin Soedja saat ditemui di kantornya, Selasa 14 Agustus 2018.
Sementara di wilayah tengah beberapa kecamatan yang mengalami krisis air bersih di antaranya di Kecamatan Songgom, Larangan, Ketanggungan dan Banjarharjo bagian utara. Di daerah tersebut hampir semua desa mengalami kesulitan air bersih. “Kami merespon setiap ada permintaan distribusi air bersih dari desa melalui kecamatan,” ujar Wahidin.
Wahidin mencontohkan di Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, dimana wilayah tersebut sangat kering. “Saat pendistribusian kami survey juga dan ternyata untuk ambil air buat wudhlu saja susah,” jelas Ketua PMI.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Brebes, Eko Andalas Mukhti, saat dimintai konfirmasi mengatakan hingga saat ini baru ada 1 kecamatan yang melaporkan krisis air bersih. “Kami sudah kirim surat ke Kecamatan suapaya melaporkan kondisi wilayahnya saat kemarau ini, tapi baru satu dari Kecamatan Bulakamba yang melaporkan,” jelas Eko saat ditemui di ruang kerjanya.
Meski demikian, lanjut dia, informasi dari BMKG, hingga akhir september berpotensi terjadinya kekeringan dan krisis air bersih. Adapun potensi kekeringan menurut BPBD Kabupaten Brebes ada di 22 desa pada 6 Kecamatan.
“Banjarharjo ada 6 desa, Larangan 6 desa, Ketanggungan 6 desa, Jatibarang ada 2 desa, Kecamatan Brebes di Randusanga dan Pagejugan, sedangkan Bumiayu di Desa Kalinusu,” papar Eko.
Adanya pendistribusian air bersih dari instansi terkait menurut Eko sangat bermanfaat bagi warga yang membutuhkan. Namun pihaknya berharap kepada siapa pun yang mengirimkan bantuan untuk bisa menginformasikannya kepada BPBD.
“Siapapun yang mengirim, paling tidak BPBD ditembusi, sehingga kita bisa mendata daerah mana saja yg mengalami kekeringan. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk laporan ke Propinsi sehingga bisa mengeluarkan surat pernyataan darurat kekeringan dari Kabupaten Brebes,” pungkas Eko. (Panturapost.id)
Editor: Muhammad Irsyam Faiz
Discussion about this post