TEGAL – Sedikitnya 10 driver atau pengemudi ojek online (Ojol) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis, 30 Agustus 2018. Puluhan driver yang menamakan diri dari Forum Driver Online Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang (Bregaslang) itu wadul atau berkeluh kesah karena tidak diuntungkan dengan skema tarif yang diberlakukan manajemen ojek online tersebut.
Para driver itu kemudian melakukan audiensi yang ditemui langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno dan Komisi III di ruang rapat. Satu perwakilan Bregaslang, Deni mengeluhkan dengan skema tarif yang awalnya 12 kali order harus 17 kali order dengan bonus hanya Rp 130 ribu. Padahal semula bonus bisa mencapai Rp 300 ribu.
“Itupun kalau performa mencapai 100 persen dan pencairan bonus minimal harus mencapai performa 75 persen. Padahal semula hanya 60 persen,” tuturnya.
Dikatakan, nasib malang driver bertambah, karena pihak manajemen ojek online memberlakukan potongan bonus orderan sebesar 20 persen. “Potongan itu sangat memberatkan bagi kami para driver,” ujar dia.
Ia pun mendesak agar para dewan untuk mencari solusi, agar menghindari gejolak yang akan mengakibatkan kericuhan antara driver dan manajemen. “Makanya dibentuk forum (Bregaslang), agar tidak terjadi gesekan di lapangan. Kita takutnya akan seperti itu lagi,” ujar dia.
Satu perwakilan driver lainnya, Dadang menuturkan, tidak adanya peraturan yang pasti membuat status para driver tidak jelas. Padahal, keberadaan transportasi online membantu masyarakat,
“Status kita serasa digantung oleh aplikator (manajemen). Padahal, keberadaan transportasi online sangat membantu,” tegas dia.
Forum Bregaslang juga mempertanyakan itikad baik dari pihak aplikator untuk mencari solusi terbaik.”Beberapa kali kita ke aplikator ngomongnya kebijakan ada di kantor pusat. Di sini hanya sebagai perwakilan saja,” ujarnya.
Menanggapi itu, Perwakilan Komisi III Sugeng Gagang supaya dilakukan langkah tegas dari pimpinan dewan agar ada kejelasan. Pasalnya, ia mencatat sudah tiga kali pihak aplikator di Tegal mangkir dari panggilan DPRD Kota Tegal. “Perlu ada langkah tegas, karena sudah mangkir dari panggilan tiga kali,” tutur dia.
Secara umum, dewan juga akan mendesak kepada pemerintah untuk tegas kepada manajemen, dikarenakan selama ini mereka tidak kooperatif. Bahkan, badan legislatif itu akan menertibkan perijinan bagi aplikator. Selain itu harus ada pertemuan Tripartit antara driver, aplikator dan pemerintah untuk membahas sistemnya. (*)
Editor : Muhammad Abduh
Discussion about this post