BREBES – Tahun terakhir Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin diharapkan bisa menjadi kebangkitan secara ekonomi dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Harapan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPR RI Agung Widyantoro.
Agung meminta kebijakan infrastruktur fisik yang masih tersisa ini dapat segera dituntaskan. Termasuk, pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara yang saat ini baru mencapai hampir 40 persen.
Diharapkan agar segera dapat diselesaikan atau dituntaskan. Sehingga agar tidak mempersulit periode pemerintahan selanjutnya.
“APBN dan nota keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah rencana kerja terakhir pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya mengapresiasi kinerja pemerintahan selama hampir lima tahun berjalan,” kata Agung Widyantoro di Kabupaten Brebes, Sabtu (26/8/2023).
“Selain itu, juga banyak infrastruktur yang berhasil dibangun sebagai pendukung aktivitas yang mempunyai daya ungkit perekonomian. Tetapi Agung berharap agar kebijakan infrastruktur fisik yang masih tersisa ini dapat dituntaskan,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Proyek raksasa pemindahan ibu kota mulai dilakukan pemerintah pada 2019 lalu. Hanya dalam 43 hari, UU IKN selesai dibahas dan disahkan di parlemen. Dalam perhitungan awal, setidaknya dibutuhkan Rp 466 triliun untuk membangun IKN baru.
Awalnya, APBN hanya direncanakan menanggung 19,2 persen kebutuhan pembiayaan IKN atau Rp 89,5 triliun. Namun angka tersebut kini membengkak menjadi 54,0 persen atau Rp 251,5 triliun.
Pemerintah juga menetapkan target ambisius untuk megaproyek ini. Presiden ditargetkan telah pindah ke Istana Negara yang baru dan merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 pada 17 Agustus 2024 di IKN.
Sementara itu, Pilpres dan Pileg 2024 akan digelar pada Februari 2024 dan presiden serta wakil presiden terpilih dilantik pada Oktober tahun itu. Artinya, jika target pembangunan IKN molor, Jokowi tak bisa menjalani upacara hari kemerdekaan di ibu kota baru sebagai presiden.
Sedangkan pembangunan ibu kota nusantara akan berlanjut hingga 2045, dengan mengandalkan porsi nonanggaran pendapatan dan belanja negara. IKN tahun depan akan mencapai Rp 40,6 triliun, termasuk yang PUPR Rp 35 triliun.
Selain proyek infrastruktur, dalam tahun Anggaran 2024, Agung yang juga sebagai anggota Badan Anggaran mengapresiasi Pemerintah yang berencana menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen.
“Karena sudah hampir beberapa tahun lamanya para pegawai pemerintah menunggu kenaikan gaji guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kenaikan gaji tersebut harus dibarengi dengan kebijakan pola pengendalian laju inflasi yang baik agar jangan terjadi gejolak di pasar sehingga pegawai ASN tidak menikmati benefitnya,” kata Agung. (*)
Editor: Irsyam Faiz
Discussion about this post