BREBES – Anggota DPRD Brebes Muhammad Rizki Ubaidillah menyoroti database penerima program bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu saat pandemi COVID-19. Karena database yang tidak akurat, beberapa persoalan ditemukan dalam pemberian bansos. Mulai daftar penerima, verifikasi faktual hingga validasi di lapangan tak sesuai di dalam database.
“Akurasi data kemiskinan bagi pemerintah adalah keniscayaan mutlak. Apalagi data kemiskinan menjadi basis program bantuan sosial pemerintah. Tanpanya, penyaluran bansos dapat memicu konflik sosial karena tidak tepat sasaran,” kata Muhammad Rizki Ubaidillah, Rabu 8 Juli 2020.
Politisi muda PDIP Brebes itu mendesak Pemkab Brebes segera membuat database yang akurat. Termasuk, merencanakan kebijakan dan mempersiapkan penganggarannya.
Menurut dia, ketersediaan data yang akurat mengenai kemiskinan sangat penting. Tanpa data akurat dan tersedia tepat waktu, akan memperburuk kondisi sosial di masa pandemi COVID-19.
“Keterlambatan bantuan sosial akan memicu permasalahan sosial. Masyarakat terdampak tidak bisa menunggu. Mereka butuh makan butuh pelayanan kesehatan dan sebagainya,” kata dia.
Saat ini, lanjut dia, di Brebes ada kekacauan database penerima bantuan terdampak COVID-19 dan cukup banyak terjadi di desa. “Harusnya database masuk dalam setiap SKPD, baik data kemiskinan, data layak penerima RTLH, data masyarakat bersih (sudah berjamban) data pendapatan perkapita per kecamatan,” jelasnya.
Dalam database itu, kata dia, juga termasuk seluruh data sekolah rusak dan bersistem cepat, terbuka, mudah dan update. Persoalannya, data penerima bantuan tidak sinkron. Banyak data penerima bantuan yang tidak sesuai, yang akhirnya bantuan tidak tepat sasaran.
“Beberapa persoalan bantuan sosial yang kacau di antaranya, data bantuan COVID-19 desa, BPNT, PKH, Banprov COVID-19, Bansos Kabupaten,” beber dia.
Di sisi lain, database sangat diperlukan untuk menuntaskan beberapa permasalahan sosial di masyarakat. “Termasuk di antaranya program RTLH, tiap tahun dari atas ke bawah, dan tiap tahun tidak selesai-selesai. Dan juga terkait masih banyaknya pengajuan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Padahal program KIS/BPJS PBI bagi warga tidak mampu gratis diterima 1.2 juta kartu. Jadi berapapun anggarannya untuk SKTM pasti habis,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post